H. Suparmin Hadapi Ancaman Laporan Balik, Persoalkan Dana Ratusan Juta untuk Pengurusan Perkara Hukum

H. Suparmin Hadapi Ancaman Laporan Balik, Persoalkan Dana Ratusan Juta untuk Pengurusan Perkara Hukum

DEMAK – Persoalan dugaan penerimaan dana ratusan juta rupiah untuk pengurusan perkara hukum yang melibatkan H. Suparmin, warga Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya menyampaikan pengaduan kepada kepolisian terhadap Eko Sugiarto alias Eko HK, H. Suparmin kini menghadapi isu ancaman laporan balik. Pihak Eko disebut mempermasalahkan pernyataan Suparmin di ruang publik, khususnya melalui media sosial TikTok, yang mengungkap dugaan kerugian finansial dalam proses pengurusan perkara hukum.

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut hubungan antara seseorang dengan pihak yang menawarkan jasa pendampingan hukum. Ada sejumlah pertanyaan mendasar mengenai transparansi penerimaan dana, identitas advokat yang menjalankan kuasa, pelaksanaan pekerjaan hukum, serta pertanggungjawaban kepada klien.

InfoPublikID.Online menempatkan persoalan ini sebagai kepentingan publik yang perlu diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, dan proses hukum yang berlaku.

Awal Persoalan: Dana Diserahkan, Perkembangan Perkara Dipertanyakan

Berdasarkan keterangan H. Suparmin, persoalan bermula ketika dirinya menghadapi perkara dugaan penipuan terkait hak atas tanah yang telah memasuki tahap penyidikan.

Dalam situasi tersebut, Eko Sugiarto alias Eko HK disebut menawarkan bantuan untuk menangani perkara hukum yang sedang dihadapi Suparmin.

Suparmin mengaku kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan pengurusan dan pendampingan perkara hukum tersebut.

Penyerahan dana, menurut keterangannya, dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi BCA milik Eko Sugiarto maupun secara tunai.

Nilai kerugian yang pernah disampaikan Suparmin melalui media sosial berada dalam kisaran Rp50 juta hingga Rp150 juta. Besaran keseluruhan dana yang sebenarnya diterima maupun penggunaannya masih memerlukan pencocokan dengan bukti transaksi, kuitansi, dan dokumen kesepakatan.

Persoalan kemudian muncul ketika Suparmin mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkaranya selama lebih dari dua tahun.

Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan ke mana dana yang telah diserahkan digunakan, siapa sebenarnya yang menangani perkara, dan sejauh mana pekerjaan hukum yang dijanjikan telah dilaksanakan.

Pasopati Jaya Law Firm Menyatakan Memiliki Mandat Pendampingan

Di sisi lain, muncul keterangan dari pihak Pasopati Jaya Law Firm yang menyatakan bahwa pendampingan hukum terhadap H. Suparmin telah dijalankan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak tersebut juga menunjukkan dokumen berupa surat kuasa khusus yang disebut telah ditandatangani oleh advokat dari kantor hukum tersebut.

Dokumen itu menjadi salah satu dasar bagi pihak Pasopati Jaya Law Firm untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum dan kerja sama penanganan perkara dengan Suparmin.

Namun, persoalan belum berhenti pada keberadaan surat kuasa.

Menurut Suparmin, dirinya tidak mengenal secara jelas para advokat yang disebut tergabung dalam tim pendampingan. Ia juga mengaku tidak pernah mendapatkan laporan perkembangan perkara secara berkala maupun penjelasan mengenai tindakan hukum yang telah dilakukan.

Di sinilah muncul persoalan yang perlu diperjelas.

Apabila memang terdapat surat kuasa dan mandat pendampingan, siapa advokat yang secara nyata menjalankan kuasa tersebut? Apa saja tindakan hukum yang telah dilakukan? Kepada siapa laporan pekerjaan disampaikan?

Keberadaan surat kuasa merupakan dokumen penting, tetapi transparansi pelaksanaan mandat juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.

Aliran Dana dan Tanggung Jawab Pengelolaan Honorarium

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah mekanisme penerimaan dana.

Suparmin menyebut penyerahan uang dilakukan secara langsung kepada Eko Sugiarto, baik melalui rekening pribadi maupun secara tunai.

Sementara itu, pihak Pasopati Jaya Law Firm menyatakan bahwa penerimaan dana tersebut berkaitan dengan kesepakatan penanganan perkara.

Perbedaan penjelasan ini perlu diuji melalui dokumen yang dapat diperiksa.

Beberapa hal yang perlu dibuka secara transparan antara lain:

  1. Apakah terdapat perjanjian tertulis mengenai honorarium jasa hukum?
  2. Siapa pihak yang secara resmi menerima pembayaran?
  3. Apakah setiap penyerahan dana disertai kuitansi atau bukti penerimaan?
  4. Apakah terdapat rincian penggunaan dana untuk penanganan perkara?
  5. Siapa advokat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan surat kuasa?
  6. Apakah klien pernah menerima laporan pekerjaan dan perkembangan perkara?

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukum mencakup konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien.

Undang-undang tersebut juga mengenal honorarium sebagai imbalan jasa hukum yang diterima advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Dengan demikian, persoalan pembayaran tidak dapat dilepaskan dari kejelasan kesepakatan dan pelaksanaan jasa hukum yang menjadi kewajiban para pihak.

Klaim Keberhasilan Pendampingan Juga Perlu Dibuktikan

Pihak Pasopati Jaya Law Firm disebut menyatakan bahwa tim advokat mereka telah menjalankan mandat pendampingan terhadap Suparmin.

Salah satu hal yang dikemukakan adalah bahwa proses pendampingan tersebut membantu Suparmin terhindar dari proses pemidanaan dalam perkara dugaan penipuan hak atas tanah yang sebelumnya telah memasuki tahap penyidikan.

Keterangan tersebut tentu menjadi bagian penting yang harus diperiksa secara objektif.

Namun, keberhasilan atau hasil akhir suatu perkara tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai transparansi jasa hukum.

Publik perlu mengetahui apakah benar terdapat tindakan pendampingan, siapa advokat yang melaksanakannya, bagaimana prosesnya, dan apakah hasil pekerjaan tersebut telah dikomunikasikan kepada klien.

Dokumen penanganan perkara, surat kuasa, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan apabila tersedia, serta komunikasi antara klien dan pihak pendamping dapat menjadi bahan verifikasi.

Klaim keberhasilan pendampingan perlu dinilai berdasarkan bukti, bukan hanya pernyataan sepihak.

Ancaman Laporan Balik: Apakah Pengaduan dan Penyampaian Pengalaman Klien Otomatis Menjadi Fitnah?

Persoalan semakin berkembang ketika Eko Sugiarto alias Eko HK disebut merasa dirugikan oleh pernyataan H. Suparmin di media sosial.

Pihak Eko menilai pernyataan tersebut mengandung tuduhan bohong, hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik.

Apabila benar terdapat rencana laporan balik, persoalan tersebut juga harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejak 2 Januari 2026, ketentuan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku.

Pasal 433 KUHP mengatur tindak pidana pencemaran, termasuk pencemaran tertulis. Namun, ayat (3) juga memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Sementara itu, Pasal 434 mengatur fitnah dalam keadaan dan unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun Pasal 437 mengatur pengaduan fitnah, yakni pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis kepada pejabat berwenang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Artinya, penilaian terhadap suatu pernyataan tidak cukup hanya berdasarkan adanya pihak yang merasa dirugikan.

Isi pernyataan, konteks penyampaian, kebenaran materi yang disampaikan, bukti pendukung, serta unsur hukum yang relevan harus diperiksa.

Sebaliknya, pihak yang merasa dirugikan juga memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum sesuai ketentuan.

Karena itu, laporan H. Suparmin maupun kemungkinan laporan balik dari Eko harus diuji secara objektif, tanpa mendahului proses pembuktian.

Perspektif Pengawasan Publik: Jasa Hukum Bukan Sekadar Menyerahkan Surat Kuasa

Kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara masyarakat sebagai pencari keadilan dan pihak yang menawarkan jasa pendampingan hukum.

Masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum sering kali berada dalam posisi sulit. Mereka membutuhkan pendampingan, penjelasan, kepastian proses, serta informasi mengenai risiko hukum yang sedang dihadapi.

Dalam situasi seperti itu, kepercayaan menjadi modal utama.

Namun, kepercayaan harus disertai pertanggungjawaban.

Surat kuasa tidak seharusnya berhenti menjadi dokumen administratif. Ada tanggung jawab profesional untuk memastikan klien mengetahui siapa yang menerima kuasa, tindakan apa yang dilakukan, serta bagaimana perkembangan perkara yang sedang ditangani.

Apabila dana telah diterima, kejelasan mengenai dasar pembayaran dan pekerjaan yang dilaksanakan juga menjadi bagian penting dari hubungan profesional tersebut.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa pembayaran honorarium tidak otomatis menjamin kemenangan atau hasil tertentu dalam suatu perkara hukum.

Yang dapat dituntut dari hubungan jasa hukum adalah kejelasan kesepakatan, pelaksanaan mandat secara profesional, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Pertanyaan yang Perlu Dijawab

Untuk memastikan persoalan ini tidak berhenti menjadi polemik media sosial, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait:

Kepada Eko Sugiarto alias Eko HK:

  • Berapa jumlah dana yang sebenarnya diterima dari H. Suparmin?
  • Apa dasar penerimaan dana melalui rekening pribadi?
  • Apakah terdapat bukti pembayaran dan rincian penggunaannya?
  • Apa kapasitas dan kewenangan Eko dalam menawarkan serta mengurus pendampingan hukum?
  • Mengapa Suparmin mengaku tidak memperoleh informasi perkembangan perkara selama lebih dari dua tahun?

Kepada Pasopati Jaya Law Firm:

  • Siapa advokat yang secara resmi menerima dan menjalankan kuasa?
  • Apakah seluruh advokat yang tercantum dalam dokumen benar-benar mengetahui dan menjalankan mandat tersebut?
  • Apa saja tindakan hukum yang telah dilakukan?
  • Apakah terdapat laporan pekerjaan atau komunikasi tertulis kepada klien?
  • Bagaimana mekanisme penerimaan dan pertanggungjawaban honorarium yang berkaitan dengan perkara Suparmin?

Kepada H. Suparmin:

  • Apakah seluruh bukti transfer, penyerahan uang tunai, dan komunikasi telah dikumpulkan?
  • Apakah surat kuasa dan perjanjian jasa hukum yang dimiliki telah diperiksa secara menyeluruh?
  • Apakah telah memperoleh informasi resmi mengenai status laporan yang disampaikan kepada kepolisian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk vonis terhadap pihak mana pun. Ini merupakan kebutuhan verifikasi agar persoalan dapat diperiksa secara terang.

Catatan Redaksi InfoPublikID.Online

InfoPublikID.Online memandang persoalan ini sebagai isu transparansi dan akuntabilitas pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.

Seseorang yang menyerahkan dana untuk mendapatkan pendampingan hukum berhak mengetahui siapa yang menerima mandat, bagaimana perkara ditangani, serta bagaimana pertanggungjawaban atas jasa yang telah dibayarkan.

Namun, pihak yang dilaporkan juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan, menunjukkan dokumen, dan menyampaikan keberatan apabila merasa dirugikan oleh pemberitaan atau pernyataan di ruang publik.

InfoPublikID.Online tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, maupun pelanggaran profesi sebelum terdapat pembuktian dan penetapan oleh pihak berwenang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Eko Sugiarto alias Eko HK maupun Pasopati Jaya Law Firm untuk memberikan penjelasan, termasuk menyampaikan dokumen yang relevan sepanjang tidak melanggar hak privasi maupun ketentuan hukum.

Sebab dalam urusan hukum, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui janji. Ia harus dibuktikan melalui tindakan, dokumen, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.


InfoPublikID.Online | Sekolah Pengawasan Publik

Data, Dokumen, Fakta Lapangan, untuk Publik.

Artikel ini disusun berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada redaksi. Sejumlah informasi, nilai transaksi, dokumen kuasa, dan pelaksanaan pendampingan masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari seluruh pihak terkait.

☕
Suka dengan liputan kami? Dukung jurnalisme independen INFOPUBLIKID. Tanpa paywall, tanpa sponsor politik.
Traktir Kopi
©–2026 InfoPublikID.Online — Media Investigasi & Advokasi Publik.
Dikelola oleh Yayasan Bina Insan Modern. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.